Home / Tebo

Rabu, 1 Juli 2026 - 09:53 WIB

Desakan Ekonomi Picu Maraknya PETI di Tebo, LP2LH Dorong Percepatan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Ketua Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan

Ketua Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan

Tebo, Bungotv.co – Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Tebo terus menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memicu kerusakan lingkungan, kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian masyarakat beralih menjadi penambang meski tidak memiliki izin resmi.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan, menilai persoalan PETI tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi jangka panjang dengan mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Hary mengatakan pemerintah pusat telah memiliki regulasi yang mengatur WPR sebagai kawasan pertambangan yang dapat dikelola masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengusulkan dan mendorong percepatan penetapan WPR agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal.

Baco Jugo :   Warga Gelar Doa Bersama Selama Tiga Hari

“Keberadaan WPR diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat sekaligus mempermudah pengawasan terhadap aktivitas pertambangan,” ujarnya.

Di sisi lain, aktivitas PETI yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Tebo terus menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kerusakan lahan, sedimentasi, hingga pencemaran sungai menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Secara terpisah, Bupati Tebo Agus Rubiyanto menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyampaikan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Jambi.

Baco Jugo :   Buron Sebulan, Terduga Pelaku Penggelapan Mobil Ditangkap di Kalimantan Barat

Menurut Agus, Pemerintah Provinsi Jambi akan meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menambahkan, tidak hanya Kabupaten Tebo, sejumlah daerah lain di Provinsi Jambi juga mengajukan usulan serupa.

Pemerintah Kabupaten Tebo kini menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat. Penetapan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memenuhi syarat sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Penulis: Hadianto

Share :

Baca Juga

Tebo

Waduh! Gaji Perangkat Desa Muara Sekalo Tak Kunjung Cair, Mengaku Hanya Dibayar Tiga Bulan

Tebo

PETI di Kampung Baru Tebo Ditertibkan, Tiga Asbuk Dimusnahkan

Tebo

Polisi Bakar Dua Rakit PETI di Sungai Alai, Penambang Kabur

Tebo

Wacana Pemkab Tebo Usulkan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Solusi PETI

Tebo

1.751 PPPK Paruh Waktu Tebo Mulai Proses Perpanjangan Kontrak Tahun Kedua

Tebo

Kades Teluk Langkap Dilaporkan atas Dugaan Korupsi APBDes 2023-2025

Tebo

Polsek Tebo Ilir Musnahkan Tiga Rakit Dompeng, Aktivitas PETI Rusak Dua Hektare Lahan

Tebo

Polres Tebo Bakar Tiga Rakit Dompeng di Rimbo Bujang