Home / Batanghari / Pemerintahan

Sabtu, 27 Juni 2026 - 10:06 WIB

Belanja Pegawai Tembus Rp740 Miliar, Bupati Batang Hari Buka Peluang Rasionalisasi PPPK

Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief

Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief

BATANG HARI, Bungotv.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari mengakui belanja pegawai terus meningkat setelah perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat anggaran belanja pegawai melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah.

Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief mengatakan APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp740 miliar atau hampir 60 persen dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Menurut Fadhil, tingginya belanja pegawai dipicu oleh bertambahnya jumlah PPPK hasil rekrutmen beberapa waktu lalu. Akibatnya, porsi belanja pegawai telah melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana yang menjadi acuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baco Jugo :   Haris - Sani Hadiri Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Pelaksanaan Apbd Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Batang Hari kini mulai mengevaluasi kinerja pegawai, khususnya PPPK yang bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap pegawai bekerja secara efektif sesuai kebutuhan pelayanan publik.

“Saat ini kita sedang melakukan semua langkah-langkah bagaimana ini (rasionalisasi) tidak bisa terjadi di Batang Hari, sambil kita menghitung yang bakal pensiun kemudian kebutuhan tenaga,” ujarnya.

Fadhil menegaskan pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan tenaga kerja pada sektor yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), puskesmas, rumah sakit umum daerah, serta tenaga pendidik.

Baco Jugo :   Pemkab Batang Hari Berikan Pendampingan Psikologis kepada Korban Dugaan Kekerasan Seksual

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah rasionalisasi terhadap PPPK apabila kemampuan APBD tidak lagi mampu menopang belanja pegawai pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berharap pengelolaan belanja pegawai tetap seimbang sehingga ruang fiskal daerah tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penulis: Rudi

 

Share :

Baca Juga

Batanghari

Satgas Gabungan Evaluasi Penanganan Karhutla Batanghari, Armada dan Gel Pemadam Jadi Sorotan

Batanghari

Stok Blanko E-KTP Batang Hari Menipis, Tersisa Kurang dari Tiga Ribu Keping

Batanghari

Enam Jabatan Eselon II di Batang Hari Masih Kosong, Pengisian Tunggu Arahan Bupati

Batanghari

Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Padamkan Karhutla di Tahura Jambi

Batanghari

1.106 Hektare Sawah di Batang Hari Terdampak Kekeringan

Batanghari

Karhutla Batanghari Tembus 678 Hektare

Batanghari

Enam Hektare Lahan di Kawasan Tahura Kembali Dilahap Api

Batanghari

Hadapi Kemarau Panjang, BPBD Jambi Siapkan Modifikasi Cuaca