Bungotv.co – Gubernur Jambi, Al Haris mengaku tidak di libatkan dalam perizinan rencana pembangunan stockpile batubara dan pelabuhan di kawasan Aurduri, kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Gubernur Al Haris mengaku, perizinan stockpile batubara dan pelabuhan PT SAS merupakan TUKS atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
Sehingga sebut Gubernur, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak di libatkan.
“Itu langsung melalui KSOP, ke Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) maka keluarlah perizinananya. Kadangkala kita tidak tahu kalau itu sudah ada di daerah kita,”kata Gubernur.
“Ketika itu masuk zona yang boleh menurut pemerintah pusat. Kita hanya menerima,” tambahnya.
Al Haris menjelaskan, di rinya juga sudah sering menyampaikan, untuk hal-hal seperti itu supaya bisa di koordinasikan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah punya konsep untuk mengembangkan daerah masing-masing.
“Saya sering bilang, tolong kooordinasikan dengan pemda, pemerintah setempat, karena pemerintah setempat punya konsep mengembangkan daerahnya masing-masing. Ada RTRW dan sebagainya,” kata Haris.
Lanjut Haris, pihaknya akan mengkoordinasikan ke Perhubungan dan Perhubungan Laut untuk di tertibkan.
“Dan di minta pada pengusaha yang melakukan pengajuan izin, tolong ini di informasikan pada pemerintah setempat. Sudah saya minta staf mengundang pemilik perusahaan untuk dilakukan rapat bersama,” katanya.
Sementara itu Wali Kota Jambi Syarif Fasha juga angkat bicara terkait persolan tersebut.
Ia mengaku, selagi masih sebagai Wali Kota Jambi, di rinya di pastikan akan melindungi masyarakatnya.
“Saya selaku Walikota Jambi akan melindungi masyarakat Kota Jambi dari dampak PT SAS. Masyarakat tidak mungkin terdampak kalau masih ada walikota,” singkat Fasha, kepada awak media, usai menghadiri acara Harganas di Hutan Kota, kamis (10/8).
Gubernur Jambi Tidak Di libatkan Perizinan Stockpile dan Plabuhan Batubara PT SAS
Sumber : kenali.co.id
