Muara Bungo, Bungotv.co – Sebanyak 20 siswa kelas satu SD Negeri 100/II Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, menghadapi persoalan status pendidikan setelah disebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ironisnya, para siswa tersebut telah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih empat bulan. Para wali murid juga mengaku telah membayar uang seragam sebesar Rp500 ribu.
Persoalan ini menimbulkan keresahan di kalangan wali murid. Mereka berharap adanya kejelasan dan solusi dari pemangku kebijakan di bidang pendidikan Kabupaten Bungo agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.
Salah seorang wali murid, Mak Zen, mengungkapkan bahwa anaknya tidak ingin pindah ke sekolah lain. Menurutnya, sang anak sudah merasa nyaman dengan teman-teman sekelas dan telah cocok dengan wali kelasnya.
Kekhawatiran wali murid semakin besar karena para siswa disebut akan menghadapi ujian dalam waktu sekitar dua pekan mendatang. Jika harus berpindah sekolah, anak-anak dikhawatirkan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru.
Sementara itu, Ana Lukita melalui pesan singkat membenarkan bahwa 20 siswa tersebut tidak terdaftar dalam Dapodik. Namun, penyebab persoalan tersebut dan langkah penyelesaiannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Dalam keterangan wali murid, muncul pula dugaan adanya intimidasi saat rapat bersama wali murid. Seorang oknum yang disebut sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan diduga menyatakan bahwa siswa yang tidak bersedia pindah dari SDN 100 tidak akan diberikan Dapodik. Dugaan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.
Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada kepala sekolah melalui pesan dan sambungan telepon. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima. Saat upaya konfirmasi dilakukan ke sekolah, kegiatan pembelajaran disebut berlangsung secara daring.
Para wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dan pihak terkait segera memberikan penjelasan serta mencari solusi terbaik atas persoalan ini, sehingga hak pendidikan para siswa tetap terjamin.
Reporter: Aga Prawira
