BANGKO, Bungotv.co – Suasana rapat evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) di Ruang Pola Lantai 4 Kantor Bupati Merangin, Senin (22/6), mendadak tegang.
Bupati Merangin, M. Syukur, meradang setelah mendapati banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat yang tidak hadir alias diwakilkan di tengah rapor merah jebloknya serapan anggaran daerah.
Kekesalan Bupati memuncak saat dirinya melakukan aksi “absen langsung” di awal rapat. Berdasarkan data absensi, beberapa kepala OPD dan Camat hanya mengirimkan perwakilan. Bahkan ada kepala OPD yang tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan.
“Evaluasi ini bukan hanya soal target berapa yang tercapai. Disinilah tolak ukur kemampuan Bapak dan Ibu untuk menjadi pimpinan,” tegas M. Syukur dengan nada bicara yang serius.
Bupati menyatakan, kehadiran fisik para kepala dinas dan camat bersifat wajib karena rapat ini menyangkut nasib program visi-misi pembangunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Selain masalah absensi pejabat, Bupati M. Syukur juga menyoroti lemahnya serapan anggaran yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Memasuki bulan keenam (Juni) tahun anggaran 2026, idealnya realisasi anggaran daerah sudah berada di atas 40 persen. Namun kenyataannya, banyak OPD dan Kecamatan yang serapan anggarannya masih “jalan di tempat” di bawah 10 persen.
“Kalau ada anggaran masih 6 persen sampai hari ini, berarti ada persoalan yang sangat serius. Kita ini sudah memasuki bulan keenam, seharusnya minimal sudah di atas 40 persen agar kita bisa kejar di bulan 10 (Oktober) nanti,” cetusnya.
Syukur Sentil Fenomena “Rasa Takut” OPD yang Tunda Pelaksanaan Program Kerja
Ia juga menyentil adanya fenomena “rasa takut” di kalangan OPD yang kerap menunda-nunda pelaksanaan program kerja karena alasan teknis penyesuaian satuan harga dan memilih menunggu Anggaran Perubahan. Akibatnya, pengerjaan proyek menumpuk secara tidak maksimal di akhir tahun.
Bupati M. Syukur meminta agar seluruh jajaran segera mengeksekusi program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Ia juga memberikan peringatan keras bahwa rapor LPPK dan kedisiplinan rapat kali ini akan menjadi catatan penting dalam penilaian karier para pejabat.
“Ingat Bapak, Ibu, ini salah satu penilaian kinerja Bapak dan Ibu semua,” tutup M. Syukur dengan tegas.
