BATANG HARI, Bungotv.co – DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan pelanggaran hak pekerja di PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) yang beroperasi di Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPRD Batang Hari, M. Amin Hudari, memastikan DPRD akan mengecek ulang hasil pemeriksaan Tim Terpadu (Timdu) Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
M. Amin Hudari menilai hasil pemaparan Timdu belum menjawab seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat. Karena itu, DPRD tidak langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut dan memilih melakukan verifikasi lebih lanjut.
Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, memimpin langsung jalannya RDP. Sekretaris DPRD Muhammad Ali, anggota DPRD lintas komisi, perwakilan PT JDR, masyarakat Sungai Buluh, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah organisasi mahasiswa juga mengikuti rapat tersebut.
DPRD Akan Turun Langsung ke Lapangan
Dalam rapat itu, M. Amin Hudari menyampaikan bahwa dirinya menghargai kerja Timdu. Namun, ia meminta DPRD menguji keabsahan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada publik.
Ia mempertanyakan apakah Timdu benar-benar melakukan pemeriksaan langsung di lapangan berdasarkan dokumen dan fakta yang ada atau hanya menerima laporan dari pihak tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, DPRD berencana turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih lengkap.
M. Amin Hudari juga menegaskan bahwa banyak masyarakat masih menolak hasil pemeriksaan Timdu karena menganggap hasil tersebut belum sesuai dengan kondisi yang mereka alami.
“Kami akan mengecek langsung dan mencocokkan hasil pemeriksaan Timdu dengan fakta di lapangan. DPRD harus memastikan seluruh informasi yang berkembang benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegas M. Amin Hudari.
DPRD Siap Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran
Selain memeriksa ulang hasil Timdu, M. Amin Hudari juga berencana meminta penjelasan langsung kepada Bupati Batang Hari terkait laporan yang telah mendapat pengesahan pemerintah daerah.
Ia menegaskan DPRD akan menelusuri setiap dugaan pelanggaran yang muncul, termasuk dugaan penggelapan gaji pekerja. Jika DPRD menemukan unsur pelanggaran hukum, DPRD akan mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, DPRD harus mengetahui secara jelas apakah perusahaan tidak membayarkan hak pekerja atau ada pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses pembayaran.
Melalui langkah tersebut, DPRD Kabupaten Batang Hari ingin memastikan seluruh pekerja memperoleh haknya secara penuh serta mendorong penyelesaian persoalan yang terjadi di PT JDR secara transparan dan berkeadilan.
Penulis: Rudi
