Bungotv.co, Tebo – Fraksi Golkar menyoroti defisit anggaran tahun 2026 yang diprediksi lebih dari 300 miliar, yang berpotensi berdampak pada berkurangnya pembangunan infrastruktur dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN. Hal ini disampaikan saat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap enam rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2025 serta penyampaian nota pengantar tiga raperda baru oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar Liga Marisa mendorong Pemkab Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari potensi kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.
Liga Marisa menegaskan, optimalisasi pendapatan ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.
Fraksi Golkar juga meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Wilayah Timur dan Barat segera melakukan pendataan kebun sawit serta program perhutanan sosial yang termasuk kategori ketelanjuran, agar tersedia data yang akurat dan valid sebagai dasar kebijakan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar Pemkab Tebo menyiapkan langkah strategis dengan menghadirkan pabrik kelapa sawit lokal yang mampu menampung hasil kebun masyarakat, baik dari kawasan ketelanjuran maupun dari perhutanan sosial yang telah memiliki izin. Ketua Fraksi Golkar Liga Marisa menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat agar potensi defisit anggaran dapat diantisipasi bersama.
Penulis : Muflih HS, Bungotv.
