SumberNews, Bungo – Pemerintah Kabupaten Bungo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., serta dihadiri oleh Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj. Elviana yang hadir sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Jambi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga para Datuk Rio (kepala desa) se-Kabupaten Bungo.
Dalam sambutannya, Bupati Bungo H. Dedy Putra menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana dana desa dikelola secara akuntabel.
“Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa dana desa harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, maupun program pemberdayaan ekonomi.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPD RI Dapil Jambi, Hj. Elviana, yang hadir memberikan materi evaluasi dan pengawasan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta efisiensi penggunaan dana desa.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama agar dana desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah. Kami di DPD RI terus mengawal kebijakan dan pengawasan alokasi dana ini agar tepat sasaran. Desa tidak boleh hanya sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi harus mampu berdiri mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Hj. Elviana di hadapan para peserta. (*)
