Jakarta — Perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomasi, dan dinamika ekonomi global membawa perubahan besar bagi industri serta dunia kerja. Menghadapi kondisi ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga prioritas utama, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), produktivitas, serta pelindungan pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, perubahan teknologi menuntut perusahaan dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Penguasaan keterampilan yang relevan menjadi kunci agar tenaga kerja mampu mengikuti kebutuhan industri, sekaligus menjaga daya saing perusahaan. Hal ini disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yassierli, penerapan AI dan otomasi akan memengaruhi berbagai lini bisnis, mulai dari kegiatan produksi hingga pekerjaan perkantoran. Karena itu, transformasi teknologi perlu diimbangi dengan penyiapan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai perkembangan zaman.
Pada prioritas pertama, Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Kedua program ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja lewat pembelajaran dan praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam penyusunan kurikulum agar materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, Kemnaker juga memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan kurikulum serta fasilitas yang adaptif.
Pada prioritas kedua, Yassierli menilai kesiapan tenaga kerja harus diimbangi kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Peningkatan produktivitas ini dijalankan melalui kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), antara lain lewat pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan—mulai dari perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker memastikan peningkatan daya saing berjalan seiring dengan pelindungan pekerja melalui pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Upaya pelindungan tersebut turut ditopang oleh Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework) untuk mendorong kemitraan transformatif berbasis dialog sosial yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja.
Menutup arahannya, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap sinergi serupa terus diperluas oleh pelaku industri lainnya guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan menyejahterakan pekerja.
(*)
