Muara Bungo, Bungotv.co – Pemerintah Kabupaten Bungo mulai memperkuat penerapan sistem merit dalam tata kelola kepegawaian. Pengisian hingga rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bungo ditegaskan tidak lagi semata mengandalkan mekanisme lelang jabatan, tetapi mempertimbangkan kinerja dan rekam jejak aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bungo H. Dedy Putra saat memimpin rapat koordinasi di lingkungan Pemkab Bungo, Rabu (9/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, para camat, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dedy mengatakan penerapan sistem merit menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola birokrasi yang lebih objektif. Penempatan maupun rotasi pejabat akan mengacu pada penilaian kinerja yang terukur.
Penilaian tersebut antara lain melihat sasaran kinerja pegawai serta hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Menurutnya, sistem tersebut memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi pejabat yang memiliki kinerja dan prestasi baik untuk mendapatkan amanah memimpin unit kerja.
Sebaliknya, pejabat yang kinerjanya tidak memenuhi standar akan mendapatkan evaluasi. Bahkan, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dipindahkan ke jabatan fungsional sesuai ketentuan.
“Jadi, yang memiliki kinerja unggul dan memenuhi persyaratan tentu memiliki kesempatan untuk memimpin unit kerja,” poin penegasan Bupati Bungo dalam rakor tersebut.
Sudah Terima Keputusan BKN
Penerapan sistem merit di Kabupaten Bungo disebut telah resmi berjalan setelah Pemkab Bungo menerima surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selanjutnya, tim dari BKN direncanakan turun langsung ke Kabupaten Bungo dalam enam bulan mendatang. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat implementasi manajemen talenta sekaligus kinerja para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Pemkab Bungo berharap penerapan sistem merit dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional. Penempatan ASN pun diharapkan semakin sesuai dengan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, pengisian jabatan tidak hanya berorientasi pada posisi, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan mampu memberikan kinerja terbaik bagi pelayanan dan pembangunan daerah.
Reporter: Agustian
