Jambi, Bungotv.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, serta dihadiri Wakil Gubernur Jambi, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan berbagai masukan, evaluasi, dan catatan strategis terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sejumlah isu menjadi perhatian, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengelolaan anggaran, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah mengatakan seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
“semua fraksi sudah membacakan pandangan umumnya dengan berbagai macam catatan dan perhatian dari fraksi-fraksi, selanjutnya besok akan dijawab baik secara langsung maupun tertulis dari pihak eksekutif,” ujarnya.
Menurut Hafiz, salah satu sorotan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya serapan PAD disebut berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD, namun belum dapat direalisasikan secara optimal.
“Yang tajam dari fraksi Demokrat terkait dengan serapan PAD dan beberapa hal lainnya, kalo PKS memperhatikan jalan Padang Lamo,” beber Hafiz.
Ia berharap seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan APBD di masa mendatang diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan penyampaian jawaban eksekutif dalam agenda rapat paripurna berikutnya.
Reporter: Reza Fender Rizky
