Bungotv.co, Muara Bungo – Senin, 10 November 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun (DPMD) Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi percepatan pendataan lahan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Bungo.
Rakor yang bertempat di ruang pola Kantor Bupati Bungo ini dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat yang sekaligus membuka kegiatan. Turut hadir Plt Kepala Dinas PMD Bungo Syafrizal, S.E., Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bungo Hj. Anna Lukita, M.M., Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Koperasi Kabupaten Bungo, pengurus KMP se-Kabupaten Bungo, serta undangan lainnya.
Wabup Bungo Tri Wahyu Hidayat berharap adanya sumbangsih pikiran dari pengurus KMP agar koperasi ini benar-benar berjalan.
Rakor ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wabup menegaskan bahwa hal ini merupakan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya percepatan penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat dusun maupun kelurahan. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong setiap Koperasi Merah Putih memiliki identitas bisnis yang jelas, lahan dan aset yang terdokumentasi, serta fasilitas pendukung yang siap dipergunakan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Khusus di Kabupaten Bungo, Wabup Tri menjelaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini menjadi momentum untuk mempercepat pendataan aset dan lahan Koperasi Merah Putih sebagai dasar dalam penyusunan pembangunan fisik koperasi pada tahap berikutnya, seperti pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas usaha bersama.
Wabup menekankan kepada OPD terkait agar meminta camat, rio, dan lurah memproses pendataan aset dan lahan untuk pembangunan fisik KMP, serta dilakukan sinkronisasi data aset dan verifikasi status lahan secara tertib, transparan, dan tercatat dalam sistem aset daerah.
Sementara itu, Wabup Tri Wahyu Hidayat berharap rakor ini menjadi wadah konsolidasi dan penyamaan langkah seluruh unsur terkait, baik perangkat daerah teknis, unsur TNI, camat, lurah, maupun rio, untuk memastikan percepatan pendataan dan validasi data berjalan serentak, sistematis, dan akuntabel.
Muara Bungo // Tim Redaksi // Bungo TV
