Bungotv.co – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan baru terkait perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP atau safeguard measures) terhadap impor expandable polystyrene (EPS) yang lebih dikenal dengan gabus styrofoam, dari Taiwan, China, dan Vietnam. Langkah ini diambil karena impor tersebut diduga menyebabkan kerugian bagi industri lokal. Gabus styrofoam yang dimaksud memiliki kode HS 8 digit 3903.11.10 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Penyelidikan ini dimulai setelah KPPI menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024. Ketua KPPI, Franciska Simanjuntak, menyatakan bahwa pihaknya menemukan bukti awal dan fakta yang menunjukkan kerugian serius yang dialami oleh PT KPI.
Franciska menjelaskan bahwa penurunan kinerja industri dalam negeri pada periode 2021-2023 menjadi indikator utama yang mendasari penyelidikan ini. Beberapa indikator tersebut meliputi penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Menurutnya, PT KPI masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal. “Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal,” ungkap Franciska melalui keterangan resminya pada Senin, 22 Juli 2024. PT KPI telah melaporkan bahwa realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini baru mencapai 27,74 persen, yang dianggap masih terlalu kecil. Hal ini disebabkan oleh periode tiga tahun yang diberikan pada pengenaan BMTP sebelumnya tidak cukup untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan.
Oleh karena itu, PT KPI meminta agar KPPI memperpanjang pengenaan BMTP agar mereka dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan produk impor secara efektif. Franciska menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, impor styrofoam dari Taiwan mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 47,09 persen pada tahun 2023. Sedangkan impor dari China dan Vietnam masing-masing memiliki pangsa sebesar 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor dari negara berkembang lainnya masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama. Sebagai tanggapan atas situasi ini, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan. Mereka yang terdaftar akan diundang untuk mengikuti dengar pendapat (hearing) yang dijadwalkan paling lambat pada 1 Agustus 2024.
Selain menyelidiki dampak impor terhadap industri lokal, KPPI juga akan meninjau langkah-langkah pengamanan perdagangan yang telah diambil selama ini. Penyidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar efektif dalam melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat impor yang tidak terkendali. Dalam proses penyelidikan ini, KPPI akan mengumpulkan data dan fakta dari berbagai sumber, termasuk dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penyelidikan ini akan menjadi dasar bagi KPPI untuk memutuskan apakah perpanjangan BMTP diperlukan atau tidak. Jika terbukti bahwa impor styrofoam dari Taiwan, China, dan Vietnam memang merugikan industri dalam negeri, maka KPPI kemungkinan besar akan merekomendasikan perpanjangan BMTP.
Penyelidikan ini juga menunjukkan komitmen KPPI dalam melindungi industri dalam negeri dan memastikan bahwa persaingan perdagangan internasional dilakukan secara adil. Langkah ini diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi PT KPI dan industri lainnya untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang diperlukan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal. Dengan demikian, diharapkan industri dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus menghadapi tekanan dari impor yang merugikan. KPPI akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
Sumber: jektvnews
