Bungotv.co – Kasus korupsi yang ada di tubuh Basarnas turut menyita perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Jokowi menegaskan tidak ingin lagi terjadi korupsi di instansi-instansi penting negara. Atas kasus tersebut, Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk melakukan evaluasi petinggi TNI yang ditempatkan di lembaga sipil.
“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu [kasus suap Basarnas]. Semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ujar Presiden Jokowi, Senin, 31 Juli 2023.
Namun terkait kisruh antara TNI dan KPK dalam hal penetapan Kabasarnas sebagai tersangka korupsi, Presiden Jokowi menilai hal tersebut hanya persoalan koordinasi belaka. Atas kejadian tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
“Menurut saya, masalah koordinasi ya, masalah kooridnasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan. Sudah, kalau itu dilakukan, rampung,” kata Jokowi.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Periode 2021-2023 Marsekal Madya Henri Alfiandi, menjadi tersangka dugaan kasus Korupsi pengadaan barang dan jasa. Kabasarnas Henri Alfiandi diduga ‘mengakali’ sejumlah pengadaan proyek dalam sistem lelang elektronik LPSE di Basarnas. Henri diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar.
Uang itu diduga merupakan fee dari sejumlah pengerjaan proyek dari hasil lelang di Basarnas. Diduga ada fee sebesar 10% dari setiap proyek.
Sumber : Jambitv.co
