Jambi, Bungotv.co – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai bersama Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kuliah umum Mahasiswa Sadar HAM bertema Membangun Kampus yang Aman, Inklusif, dan Berkeadilan di Balairung UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Rabu (14/10) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai bersama Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara simbolis kepada warga Suku Anak Dalam (SAD). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat adat di Provinsi Jambi.
Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM, Pemerintah Provinsi Jambi, dan UIN STS Jambi terkait pengembangan serta edukasi hak asasi manusia.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan sinergi pemajuan dan penegakan HAM serta penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak warga Suku Anak Dalam. “Kepemilikan KTP bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari pengakuan negara terhadap masyarakat sebagai warga negara Indonesia,” katanya.
Menurutnya, kepemilikan KTP menjadi pintu masuk bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan sebagai warga negara Indonesia sekaligus mengakses berbagai hak dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hingga berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Ia menegaskan, pemenuhan hak-hak tersebut harus terus berlanjut agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan negara tanpa terkecuali.
“Identitas resmi kerap menjadi dokumen penting dalam berbagai urusan administrasi maupun akses terhadap program bantuan dan pelayanan sosial,” katanya lagi.
Melalui kuliah umum dan kerja sama antarlembaga ini, Pigai berharap pemahaman HAM semakin kuat di kalangan generasi muda dan aparatur pemerintah. Dengan demikian, upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih merata, inklusif, dan berkeadilan.
Reporter: Reza Fender Rizky
