Jambi, Bungotv.co – Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan dalam menjalankan program pemerintah.
Menurut Al Haris, setiap program yang dibiayai APBD 2027 harus dirancang secara efektif dan efisien serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 di Ruang Utama Sidang DPRD Provinsi Jambi, Senin (5/10/2026).
Al Haris mendorong OPD mengubah pola pikir dalam mengelola anggaran. Program pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya terlaksana dan menyerap anggaran, tetapi harus memiliki hasil yang jelas serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Serapan anggaran jangan menjadi ukuran satu-satunya. Yang paling penting adalah dampaknya kepada masyarakat,” kata Al Haris dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta OPD terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien. Selain itu, perangkat daerah didorong proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Al Haris menjelaskan bahwa rancangan anggaran disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Pendapatan daerah pada RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp3,95 triliun. Angka tersebut meningkat Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp2,054 triliun. Sementara transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp1,89 triliun.
Al Haris menegaskan, penyusunan RAPBD tetap mengedepankan prinsip realistis, kredibel dan berkelanjutan.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp4,021 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dengan postur tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sekitar Rp68,45 miliar. Defisit tersebut dirancang ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026.
Meski terdapat penyesuaian pada struktur anggaran, Al Haris memastikan efisiensi tetap menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dalam pelaksanaan APBD 2027.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Provinsi Jambi dapat berjalan optimal sehingga anggaran yang disepakati benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Al Haris juga menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.
Reporter: Reza
