Muara Bungo, Bungotv.co – Bupati Bungo menghadiri rapat paripurna LKPJ Bupati Bungo tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan kondisi riil keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan.
Tercatat, APBD Bungo untuk tahun anggaran 2026 mengalami pengurangan ruang fiskal hingga mencapai Rp259 miliar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Faktor utama yang menguras keuangan daerah adalah lonjakan belanja pegawai. Kewajiban pembayaran gaji bagi tenaga PPPK saja telah menyedot anggaran hingga Rp94 miliar. Kondisi ini membuat alokasi anggaran untuk pembangunan fisik dan infrastruktur menjadi sangat terbatas.
Menyikapi keterbatasan tersebut, Bupati Bungo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh stagnan. Ia menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk lebih agresif melakukan lobi dan “jemput bola” ke pemerintah pusat guna mendapatkan kucuran dana APBN maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jambi.
Program-program strategis seperti Inpres Jalan, Inpres Irigasi, hingga program revitalisasi fasilitas publik menjadi target utama yang harus dikejar oleh dinas terkait untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh stagnan. Kami menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk lebih agresif melakukan lobi dan ‘jemput bola’ ke pemerintah pusat guna mendapatkan kucuran dana APBN maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jambi. Program-program strategis seperti Inpres Jalan, Inpres Irigasi, hingga program revitalisasi fasilitas publik menjadi target utama yang harus dikejar oleh dinas terkait untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan,” ujar Dedy Putra.
Selain mengandalkan dana pusat, Pemerintah Kabupaten Bungo juga dituntut untuk melakukan efisiensi internal serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari sektor-sektor potensial.
Penulis: Ade R.A, Bungotv.
