Home / Jambi

Selasa, 2 Desember 2025 - 18:00 WIB

Pemprov Jambi – Kejati Sepakat Terapkan Pidana Kerja Sosial

Jambi, Bungotv.co – Penandatanganan dilakukan di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, pada selasa pagi tadi, sekaligus juga dilakukan secara serentak penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, dan PKS antara Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten, kota se-Provinsi Jambi terkait hal yang sama.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa MOU tersebut merupakan tindak lanjut undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang mengatur terobosan baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pemberlakuan hukuman kerja sosial.

Baco Jugo :   Al Haris Kukuhkan Permaja Sumbar Periode 2022-2023

Ia menyebut sistem ini sebagai langkah maju yang lebih humanis serta memberi dampak positif bagi masyarakat. Gubernur berharap program ini dapat berjalan efektif dan bisa diawasi perkembangannya.

Baco Jugo :   Program Makan Bergizi Gratis, Enam Dapur MBG Sudah Beroperasi

Sementara kepala kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi menyatakan kerja sosial adalah amanah undang-undang yang harus dilaksanakan. Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi masyarakat, sehingga pelaksanaan hukuman kerja sosial perlu bersinergi dengan pemda.

Penulis : Reza Fender Rizky Bungotv.

Share :

Baca Juga

Jambi

Menteri HAM dan Gubernur Jambi Serahkan KTP kepada Warga Suku Anak Dalam

Jambi

Al Haris Minta RSUD Raden Mattaher Berbenah, Penanganan IGD Ditargetkan di Bawah 6 Jam

Jambi

Gubernur Al Haris Paparkan Rincian Dana Bantuan Pusat Untuk Penanganan Karhutla

Jambi

Angin Mengarah ke Jambi, Al Haris Sebut Kabut Asap Sulit Dikendalikan

Jambi

Pemprov Jambi Catat 871 Aset Tanah, Dua Lokasi Bersengketa

Jambi

Al Haris Minta OPD Tak Sekadar Kejar Serapan Anggaran, tapi Pastikan Dampaknya

Jambi

Al Haris Dorong FAHMI UMMI Perkuat Peran Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Jambi

Nuzran Joher, Putra Sungai Penuh Resmi Dilantik Presiden Prabowo Sebagai Ketua Ombudsman RI