Home / Bungo / Pemerintahan

Kamis, 25 Juli 2024 - 20:07 WIB

Rapat Paripurna DPRD Bungo, Wabup Apri Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2024

Wabup Apri Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2024

Wabup Apri Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2024

Bungotv.co, Muaro Bungo – Dalam rapat yang dipimpin ketua DPRD kabupaten Bungo, wakil bupati Bungo H. Safrudin Dwi Apriyanto S.Pd.MM., menyerahkan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

Perubahan KUA dan PPAS ini didasari oleh beberapa perkembangan termasuk kondisi makro ekonomi daerah dan nasional, perubahan prioritas program dan kegiatan daerah, serta penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah. Wabup Apri dalam sambutannya menyampaikan perubahan kua ppas tahun anggaran 2024 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan mengacu pada kemampuan pendaaan.

Baco Jugo :   Pengukuhan Forum TJSL Badan Usaha, Bupati Batanghari Kukuhkan Kepengurusan 2025–2030

Wabup Apri berharap rancangan perubahan ini dibahas bersama pemerintah dan dewan sesuai jadwal dan disahkan bersama untuk kepentingan bersama.

Baco Jugo :   Perpanjangan Masa Jabatan Anggota BPD, Gubernur Al Haris Hadiri Pengukuhan BPD Sekabupaten Bungo

Muara Bungo, Tim Redaksi, Bungo Tv.

Share :

Baca Juga

Bencana

Musibah Kebakaran, Gudang Usaha Papan Bunga di Perumahan Persada 1 Bungo Terbakar

Batanghari

Pelantikan Penjabat Sekda Batanghari, Bupati Lantik Mula P. Rambe

Bungo

Perpisahan Siswa Kelas 12, SMKN 1 Bungo Gelar Acara Pelepasan Siswa Angkatan ke-38

Bungo

Penilaian Kabupaten Layak Anak Tahun 2025, Tampilkan Seluruh Program, Kabupaten Bungo Optimis Raih Predikat KLA

Ekonomi

Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati BBS Hadiri Sedekah Payo di Jaluko

Bungo

Jabatan Bupati dan Wabup Bungo Berakhir, DPRD Gelar Paripurna Usulan Pemberhentian Masa Jabatan 2021–2025

Pemerintahan

Goro Massal di Sarolangun, Bupati Hurmin Turun ke Got Pungut Sampah

Jambi

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Al Haris Soroti Minimnya Kewenangan Daerah dalam Sektor Minerba