Home / Nasional / Nusantara / Pendidikan

Senin, 31 Juli 2023 - 15:47 WIB

Pernyataan Nadiem Soal PPDB Dikeluhkan, Langung Buat Klarifikasi

Bungotv.co – Sejumlah pihak menyayangkan statement Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Setelah lama bungkam, Nadiem justru menyebut itu bukan kebijakannya. Melainkan, menteri sebelum dia.

Hal tersebut disampaikan oleh Nadiem saat menjadi pembicara di salah satu acara pendidikan, di Posbloc, Sabtu (29/7). ”Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,” katanya.

Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. Karena, kebijakan ini mampu mengatasi kesenjangan antar peserta didik. Meski diakuinya, kerap kena getahnya setiap tahun karena kebijakan tersebut.

Statement tersebut sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengaku menyayangkan pernyataan tersebut. Mengingat pada kebijakan Merdeka Belajar episode 1 salah satunya tentang PPDB Zonasi. Kemudian, diperkuat dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

”Itu kan juga beliau yang tanda tangan,” ungkapnya, Minggu (30/7). Hal ini turut membuatnya menduga, Nadiem tak tahu detail mengenai program-program yang dibuatnya.

Selain itu, dia turut menyayangkan, sikap Nadiem yang saran yang kerap diberikan oleh berbagai kalangan. Menurutnya, masyarakat sipil terus memberikan evaluasi akan program-programnya tapi tidak pernah digubris. ”Kita evaluasi terus sebagai masyarakat sipil, tapi nggak pernah digubris. Gimana coba?” keluhnya.

Baco Jugo :   Gubernur Al Haris Lantik 13 Pejabat Eselon Ii Pemprov Jambi

Dia berpendapat, latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari bidang pendidikan membuat Mantan Bos Gojek tersebut kurang cermat dalam mengurus pendidikan Indonesia yang begitu pelik. Hingga akhirnya menyalahkan menteri terdahulu. ”Harusnya mengakui memang tidak mampu urus pendidikan Indonesia. Karena memang bukan bidangnya, nggak usah malu,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki menyatakan, bahwa harusnya menteri yang menjabat saat ini melakukan perbaikan bilamana dirasa ada kebijakan terdahulu yang kurang. Menurutnya, kebijakan PPDB zonasi ini sejatinya sudah relative bagus. Namun, masih ada kekurangan soal pengawasan di lapangan.

”Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan,” tegas Politikus PAN tersebut.

Selain itu, imbuh dia, upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat juga masih kurang. Padahal dengan sosialisasi yang memadai, setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Minggu (30/7), Mendikbudristek Nadiem meluruskan mispersepsi mengenai pernyataannya. Dia menyatakan, bahwa dirinya mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang telah menginisiasi program PPDB zonasi saat menjabat sebagai Mendikbud.

Baco Jugo :   Usai Ppdb Dan Mpls, Sekolah Sudah Aktif Belajar Seperti Biasa

Nadiem mengatakan, PPDB sistem zonasi ini dibuat dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya. Sehingga, menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.

”Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,” tuturnya, Minggu (30/7).

Selain itu, dalam diskusi yang digelar Sabtu, dia pun menekankan pentingnya kebijakan PPDB zonasi ini untuk tetap dilanjutkan. Pasalnya, sebelum ada kebijakan ini, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. Belum lagi, ada peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu tapi harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

”Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan, dan itu enggak masalah,” jelasnya.

Sumber: JawaPos.com

Share :

Baca Juga

Jambi

TOP GPR Figure Award 2024, Al Haris Terima Penghargaan TOP GPR Figure Award 2024

Bungo

SDN di Perbatasan Bungo Semakin Sepi Peminat Hanya ada 2 Siswa Baru, Warga Lebih Memilih Sekolah di Dhamasraya

Kota Jambi

Konflik PPDB, Dewan Nilai Mekanisme PPDB Kurang Tepat 

Batanghari

Kajari Batanghari Pastikan Akan Berikan Sanksi Tegas Untuk Pelaku Judi Online

Jambi

Polisi Tangkap Spesialis Curanmor Asal Rupit yang Sudah Berhasil Curi 40 Motor di Provinsi Jambi

Jambi

Pemerintah Sungai Penuh Minta BPD Aktif dan Inovatif

Jambi

Ranperda Inisiatif, DPRD Bungo Bahas Ranperda Bersama Perwakilan Kemenkumham Jambi 

Jambi

Pelantikan Gugus Tugas, PJ Wako Jambi Lantik Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini